Time in Surabaya 
Hadir Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro untuk Memberikan Pembinaan
Halalbihalal yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro, Kiai Anwar Sadat pengasuh Pondok Pesantren As-Syakur Nglingi, Bareng, Ngasem, Muspika Ngambon, Kepala UPTD beserta staf, Kepala SMA, SMK, SMP Negeri, kepala SD, Guru-guru PNS dan GTT, serta para tokoh pejuang pendidikan yang sudah purna tugas.
Ketua panitia Suparno, S.Pd. dalam sambutannya menyampaikan bahwa halal bihalal ini bertujuan sebagai ajang untuk mempertemukan antar warga komunitas pendidikan yang belum sempat bertemu, berkunjung untuk saling maaf satu sama lain, juga untuk mempererat tali silaturahim antar insan pendidik yang sudah purna tugas dengan insan pendidikan yang masih aktif berdinas.
Dalam memberikan pembinaan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan UPTD Ngambon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Dr. Husnul Khuluq, M.M. antara lain menyampaikan substansi yang perlu dipenuhi adalah wajib belajar 12 tahun. Sebab, hasil riset menunjukkan bahwa semakin tinggi satuan pendidikan yang dicapai, semakin besar dan tinggi pula pendapatan per kapita penduduknya. Sehingga, dalam rencana aksi percepatan pembangunan kualitas pendidikan di Bojonegoro, wajib belajar 12 tahun akan diprogramkan mulai tahun anggaran 2014.
Beliau juga menyampaikan bahwa bojonegoro akan mendirikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) PTN ini rencananya berada di Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander. Keberadaan Politeknik ini untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Bojonegoro. Poltek negeri ini sendiri punya tiga jurusan yakni, teknik informatika, teknik mesin otomatif, dan komputer akutansi menurut beliau.
Masih menurut Kepala Dinas bahwa negara bisa maju berawal dari disiplin dan ikhlas bekerja para penduduknya, terutama para pendidik yang memiliki tugas utama mencerdaskan bangsa. Murid-murid menjadi cerdas karena guru-gurunya cerdas, oleh sebab itu guru harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi minimal tiga program yakni microsoft word, microsoft excel, dan power point. Karena diprogram-program itulah semua kebutuhan guru dalam pembelajaran dapat disimpan dan diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar.
Hadir dalam halalbihalal ini Camat Ngambon Sugik S.Sos. beliau menyerukan agar para PNS untuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya dan meningkatkan disiplin dan mengingatkan peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada tanggal 10 November 2012 pemerintah akan melaksanakan pemilihan umum Buapti dan Wakil Bupati Bojonegoro, beliau mengharapka semua PNS netral dalam pelaksanaan pilkada tahun ini.
Kiai Anwar Sadat dalam mauidhoh hasanah antara lain menyampaikan bahwa sebagai manusia meningkatkan akhlak mulia, Unggah – ungguh, Sopan – santun, dan Tata – krama. Manusia merupakan makhluk yang dikodratkan untuk hidup dalam kebersamaan yang diberi perangkat dapat merasakan, menghargai dan dihargai, tenggang rasa, saling menghormati.(uptd)
No | Jenis | Kuota usulan Per Kab/Kota |
1 | Pembangunan Perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB) SD | 20 |
2 | Ruang Kelas Baru Dan Meubelair | 8 |
3 | Peralatan Olahraga dan Seni SD | 6 |
4 | Klub Olah Raga | 4 |
5 | SD memiliki Sarana Komputer | 8 |
6 | SD Berbasis TIK | 43 |
7 | Paket Belajar (PB) /Retrieval dan Remedial (RR) | 120 |
8 | Paket A | 36 |
9 | Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN) | 6 |
10 | Rintisan Sekolah Dasar Berstandar Internasional (RSDBI) | 0 |
11 | Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang | 64 |
12 | Rehab Ruang Kelas Rusak Berat | 20 |
UPTD Ngambon :
Minggu, 26 Agustus 2012 , 07:31:00
Syarat Melamar Guru PNS Kian Rumit
Sarjana FKIP Akan Bersaing dengan Sarjana Lainnya Minggu, 26 Agustus 2012 , 07:31:00
JAKARTA - Pemerintah prihatin dengan kemampuan sebagian besar guru saat ini yang jeblok. Kedepan mereka berupaya merekrut guru pegawai negeri sipil (PNS) berkualitas jempolan. Diantaranya mereka sedang menggodok persyaratan baru pendaftaran guru PNS, untuk diterapkan tahun depan.
Diantara persyaratan yang akan diterapkan tahun depan adalah dokumen atau ijazah kelulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). "Dengan skema baru ini, untuk menjadi guru, baik PNS maupun non-PNS tidak cukup hanya dengan ijazah S.Pd (sarjana pendidikan, red)," tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh.
Menteri asal Surabaya itu mengatakan, prinsip ini mengadopsi rekrutmen dokter PNS. Dia mengatakan untuk bisa menjadi dokter PNS, pelamar atau pendaftar tes CPNS tidak bisa hanya berbekal ijazah sarjana kedokteran (S.Ked). Tetapi mereka juga wajib mengikuti pendidikan profesi dokter selama satu tahun.
"Guru juga begitu, harus mengikuti PPG dulu," ucap dia. Aturan baru soal persyaratan menjadi guru PNS ini, sedang dimatangkan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) selaku pelaksana teknis rekrutmen CPNS baru.
Menurut Nuh, PPG ini ditempuh ketika seseorang sudah menamatkan program sarjana di FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) atau sejenisnya. Jika ingin jadi guru PNS, para sarjana itu harus mendaftar ikut PPG yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Mantan rektor ITS itu mengatakan, tidak semua sarjana FKIP yang mendaftar di LPTK pasti diterima dan berhak ikut PPG. Dia mengatakan jika LPTK tetap akan menjalankan seleksi secara ketat karena daya tampungnya dibatasi.
Selain itu, para sarjana FKIP ini nantinya juga bakal bersaing secara terbuka dengan sarjana-sarjana fakultas lainnya untuk masuk LPTK. Misalnya untuk menjadi guru matematika, para sarjana FKIP ini akan bertarung dengan sarjana fakultas MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alama). Begitu pula untuk guru ekonomi, sarjana FKIP juga akan bersaing dengan sarjana fakultas ekonomi (FE).
"Sekarang apakah ada perbedaan antara matematika UPI (mewakili FKIP, red) dengan ITB (mewakili FMIPA, red)," terang Nuh. Dia mengatakan, posisi guru memang idealnya dihuni para sarjana FKIP. Tetapi jika kemampuan sarjana FKIP jauh di bawah sarjana fakultas lainnya, tentu tidak bisa dipaksakan mengajar.
Setelah mengikuti proses PPG selama satu tahun, Nuh mengatakan calon guru itu akan mendapatkan sertifikat sebagai guru profesional. Nah, sertifikat ini nantinya yang harus dilampirkan saat bersangkutan akan melamar menjadi guru CPNS. Melalui sertifikat ini dan ditambah mengajar selama 24 jam pelajaran per pekan, guru bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan profesi pendidik (TPP).
Nuh mengatakan, jika scenario perekrutan guru profesional ini berjalan secara sistematis dan lancar, dia yakin kualitas guru-guru Indonesia bisa meningkat. Nuh juga mengingatkan posisi PPG ini strategis, karena menggantikan program sertifikasi guru yang sekarang sedang berjalan. (wan)
Diantara persyaratan yang akan diterapkan tahun depan adalah dokumen atau ijazah kelulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). "Dengan skema baru ini, untuk menjadi guru, baik PNS maupun non-PNS tidak cukup hanya dengan ijazah S.Pd (sarjana pendidikan, red)," tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh.
Menteri asal Surabaya itu mengatakan, prinsip ini mengadopsi rekrutmen dokter PNS. Dia mengatakan untuk bisa menjadi dokter PNS, pelamar atau pendaftar tes CPNS tidak bisa hanya berbekal ijazah sarjana kedokteran (S.Ked). Tetapi mereka juga wajib mengikuti pendidikan profesi dokter selama satu tahun.
"Guru juga begitu, harus mengikuti PPG dulu," ucap dia. Aturan baru soal persyaratan menjadi guru PNS ini, sedang dimatangkan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) selaku pelaksana teknis rekrutmen CPNS baru.
Menurut Nuh, PPG ini ditempuh ketika seseorang sudah menamatkan program sarjana di FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) atau sejenisnya. Jika ingin jadi guru PNS, para sarjana itu harus mendaftar ikut PPG yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Mantan rektor ITS itu mengatakan, tidak semua sarjana FKIP yang mendaftar di LPTK pasti diterima dan berhak ikut PPG. Dia mengatakan jika LPTK tetap akan menjalankan seleksi secara ketat karena daya tampungnya dibatasi.
Selain itu, para sarjana FKIP ini nantinya juga bakal bersaing secara terbuka dengan sarjana-sarjana fakultas lainnya untuk masuk LPTK. Misalnya untuk menjadi guru matematika, para sarjana FKIP ini akan bertarung dengan sarjana fakultas MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alama). Begitu pula untuk guru ekonomi, sarjana FKIP juga akan bersaing dengan sarjana fakultas ekonomi (FE).
"Sekarang apakah ada perbedaan antara matematika UPI (mewakili FKIP, red) dengan ITB (mewakili FMIPA, red)," terang Nuh. Dia mengatakan, posisi guru memang idealnya dihuni para sarjana FKIP. Tetapi jika kemampuan sarjana FKIP jauh di bawah sarjana fakultas lainnya, tentu tidak bisa dipaksakan mengajar.
Setelah mengikuti proses PPG selama satu tahun, Nuh mengatakan calon guru itu akan mendapatkan sertifikat sebagai guru profesional. Nah, sertifikat ini nantinya yang harus dilampirkan saat bersangkutan akan melamar menjadi guru CPNS. Melalui sertifikat ini dan ditambah mengajar selama 24 jam pelajaran per pekan, guru bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan profesi pendidik (TPP).
Nuh mengatakan, jika scenario perekrutan guru profesional ini berjalan secara sistematis dan lancar, dia yakin kualitas guru-guru Indonesia bisa meningkat. Nuh juga mengingatkan posisi PPG ini strategis, karena menggantikan program sertifikasi guru yang sekarang sedang berjalan. (wan)
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/08/26/137654/Syarat-Melamar-Guru-PNS-Kian-Rumit-
Penulis : Ester Lince Napitupulu | Jumat, 24 Agustus 2012 | 18:28 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com -- Kuota sertifikasi guru dalam jabatan pada 2013 ditambah sebanyak 100.000 orang dari tahun lalu. Dengan demikian, kuota sertifikasi guru tahun depan diberikan untuk 350.000 guru pegawai negeri sipil (PNS) dan swasta.
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Jumat (24/8/2012) di Jakarta, penambahan kuota sertifikasi guru ini untuk mengejar target penyelesaian sertifikasi guru pada 2015, sesuai amanat Undang-Undang Guru dan Dosen. Peserta sertifikasi untuk tahun depan direncanakan tetap harus lolos uji kompetensi awal (UKA) yang dimulai sejak tahun ini.
Nuh mengatakan, pada tahun depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai fokus untuk membenahi persoalan pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) di kota/kabupaten yang sering terlambat dan tidak tepat jumlahnya. Pembayaran TPG guru bersertifikat yang dijadwalkan per triwulan sampai saat ini belum juga berjalan dengan baik sehingga merugikan guru.
Editor :Nasru Alam Aziz
►Menghadapi UKA Tahun 2013
